RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail


Title Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1,2,3 Dan 4)
Edition
Call Number 1611004
ISBN/ISSN
Author(s) SURYADI - Personal Name
Subject(s) Peraturan Pajak Daerah
Classification
Series Title
GMD
Language Indonesia
Publisher Sinar Grafika
Publishing Year 2020
Publishing Place Palembang
Collation ii, 109 hlm
Abstract/Notes ABSTRAK
Suryadi 2020, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2018 tentang Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ( Studi Kasus Pada pasal 10 ayat 1,2,3 dan 4 Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak M. Sattarudin, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Bapak Ahmad Yani Kosali, SE., SH., M.M. Guna meningkatkan Kinerja di butuhkan adanya Peraturan Pemerintah yang menjelaskan Tentang Implementasi Peraturan Daerah mengenai Tugas-tugas dan fungsi Pajak Restoran. Untuk mengenai isi jelas mengenai peraturan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota palembang selain itu juga untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam menjalani implementasi Peraturan pemerintah tersebutMetode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka. Analisa data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak restoran Kota Palembang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pajak restoran telah diupayakan sebaik mungkin oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka implementasi kebijakan akan berhasil jika; (1) adanya Komunikasi yang lancar, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) Disposisi sikap yang baik, (4) Struktur Organisasi, dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan penghambat implementasi kebijakan pajak restoran yaitu: (1) kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (2) kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, (3) rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak, (4) Bagaimana stuktur organisasi dalam Implementasi pelaksanaan tentang pajak restoran.
Kata Kunci : “Implementasi, dan Pajak Restoran
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous